Anggota Komisi III Dwi Ria Latifa mengatakan pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus terhadap kepulauan Riau. Mengingat, letak geografis wilayah provinsi kepri yang 96 persen terdiri dari perairan memungkinkan banyaknya pelabuhan tikus yang sering dijadikan sebagai pintu masuk narkoba.

“Sudah sejak beberapa tahun, sebelum saya menjadi anggota DPR, lebih dari 75 persen warga binaan tersandung kasus narkoba. Sekarang bahkan lebih, sehingga Kepri ini butuh perhatian khusus,” tutur politisi dari F-PDIP itu dalam Kunjungan Kerja Komisi III di Lapas II A Batam, Kepulauan Riau, Senin, (19/12/2016).

Menurutnya, Kepulauan Riau merupakan pintu masuk yang sangat riskan masuknya  narkoba, penyundulupan barang maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih banyak menggunakan jalur pelabuhan rakyat atau pelabuhan tikus sehingga sulit diawasi.

“Kepri merupakan pintu masuk yang paling mengerikan, paling mudah masuknya narkoba karena disini banyak pelabuhan tikus yang tidak bisa dideteksi. Seperti rumah penduduk yang  berhadapan langsung dengan laut,” jelas Dwi Ria Latifa.

“Kepri merupakan wilayah perbatasan. human trafficking, penyelundupan, narkoba di sini semua tempatnya dan berkali-kali kapal tenggelam membawa TKI illegal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pengawasan terhadap masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia sepanjang tahun 2016. Ia meminta agar pemerikasaan imigrasi diperketat terhadap orang asing yang masuk dan juga mengantisipasi masuknya WNA secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tikus.

Sebagaimana diketahui, pekan ini pesawat jenis Airbus 320 mengangkut 174 WNA asal China mendarat di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang. Namun, setelah dikonfirmasi dengan pihak terkait, seluruh penumpang merupakan murni wisatawan

“Kita mengkhawatirkan orang asing yang masuk Indonesia secara ilegal, tetapi kita juga harus melihat dengan kacamata jernih bahwa mereka ada yang memang ilegal, berbisnis maupun murni turis, tidak bisa kita pukulratakan semua. Tetapi, tidak berarti bahwa pengawasan itu tidak diperketat, “tutup politisi dari dapil Kepulauan Riau itu.  (ann,mp)/foto:anne/iw.